Izin Pengumpulan Sumbangan/Donasi.
Pengumpulan sumbangan hanya dapat diselenggarakan oleh suatu Organisasi atau oleh Kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
Dasar Hukum
- UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
- UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Sosial Bagi Fakir Miskin;
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 1/HUK/1995 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang Untuk Bencana Alam;
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial Oleh Masyarakat.
Tujuan
- Terhimpunnya uang atau barang dari masyarakat untuk penanganan usaha kesejahteraan sosial.
- Tersalurkannya uang atau barang dari hasil pengumpulan sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari hasil penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.
- Terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.
- Terselenggaranya pengumpulan sumbangan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Cara & Jenis Pengumpulan Sumbangan
- Mengadakan pertunjukan
- Mengadakan bazaar
- Penjualan barang secara lelang
- Penjualan kartu undangan untuk menghadiri suatu pertunjukan
- Penjualan prangko amal
- Pengedaran daftar (list) derma
- Penjualan kupon atau stiker sumbangan
- Penempatan kotak sumbangan di tempat umum
- Penjualan barang atau jasa dengan harga melebihi harga sebenarnya
- Pengiriman blanko weselpos atau surat sumbangan untuk meminta sumbangan
- Pengumpulan sumbangan dengan membuka nomor rekening bank
- Melalui SMS donasi
Yang Berhak Penyelenggaraan
Pengumpulan sumbangan hanya dapat diselenggarakan oleh suatu Organisasi atau oleh Kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
Organisasi yang menyelenggarakan harus memenuhi persyaratan antara lain:
Mempunyai Akta Notaris atau Akta Pendirian dengan disertai AD dan ART yang memuat:
- Azas, sifat, dan tujuan organisasi
- Lingkup kegiatan
- Susunan organisasi
- Sumber keuangan
- Apabila bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, Organisasi harus telah terdaftar pada instansi sosial setempat.
- SK Kepanitiaan bagi pemohon
Pejabat Pemberi Izin
Walikota Metro menunjuk Kepala Dinas Sosial Kota Metro, untuk melaksanakan wewenang memberi izin pengumpulan uang atau barang.
Prosedur Pengajuan Izin
Pemohon penyelenggara PUB mengajukan permohonan izin dengan menyampaikan data-data sebagai berikut:
- Nama dan alamat organisasi
- Akta pendirian dan susunan pengurus
- Kegiatan sosial terakhir yang telah dilaksanakan
- Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan
- Jangka waktu dan wilayah penyelenggaran
- Mekanisme penyaluran
- Mekanisme penyelenggaraan
- Rincian pembiayaan
- Permohonan ditujukan kepada Walikota Metro c.q. Kepala Dinas Sosial Kota Metro.
Prosedur Pemberian Izin
Permohonan izin pengumpulan sumbangan harus terlebih dulu dikaji mengenai:
- Hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan.
- Maksud dan tujuan usaha pengumpulan sumbangan.
- Kemungkinan efek psikologis, sosial, dan ekonomi terhadap masyarakat dimana pengumpulan sumbangan tersebut diselenggarakan.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang selektif maka permohonan dapat diberikan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dalam bentuk SK Izin yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- angka waktu dan wilayah penyelenggaraan.
- Tata cara penyelenggaraan.
- Penggunaan biaya penyelenggaraan.
- Batas wilayah, meliputi luas/wilayah pengumpulan sumbangan.
- Batas waktu penyelenggaraan, selama-lamanya 3 bulan dan bila perlu dapat diperpanjang paling lama 1 bulan.
- Jumlah pembiayaan penyelenggaraan usaha pengumpulan sumbangan, untuk kegiatan operasional sebanyak-banyaknya 10% dari hasil sumbangan yang terkumpul kecuali untuk sumbangan korban bencana.
Kewajiban Penyelenggara
- Penyelenggara dalam melaksanakan pengumpulan sumbangan wajib melapor kepada aparat desa setempat, kelurahan, RT/RW, tempat dimana kegiatan pengumpulan sumbangan dilaksanakan.
- Penyelenggara wajib menyalurkan hasil sumbangan yang terkumpul sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana yang ditetapkan dalam SK Izin.
- Menyampaikan laporan kepada Walikota Metro c.q. Dinas Sosial Kota Metro.
- Isi laporan harus disertai bukti-bukti pertanggungjawaban dari keseluruhan hasil yang diperoleh, berupa: a) Jenis usaha yang dilaksanakan dalam rangka pengumpulan sumbangan, b) Jumlah sumbangan yang diperoleh
c) Penggunaan sumbangan (penyalurannya)
Pengawasan & Pengendalian
Dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pengumpulan sumbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka langkah-langkah yang bersifat preventif atau represif dapat dilakukan Pemerintah Kota Metro sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat dalam hal penanganan lebih lanjut.
Pengumpulan sumbangan yang dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang, atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Surat Izin, atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 9 Tahun 1961 Pasal 8 tentang Pengumpulan Sumbangan.
Pengumpulan Sumbangan Yang Tidak Memerlukan Izin
Pengumpulan sumbangan yang tidak memerlukan izin adalah bagi yang melaksanakan:
- Kewajiban hukum agama.
- Amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah.
- Hukum adat atau adat kebiasaan.
- Dalam lingkungan berbatas hanya kepada para anggota dari suatu organisasi.
