POTENSI & SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. Menurut Kementrian Sosial RI saat ini tercatat ada 6 jenis PSKS, yaitu:

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2013, TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan /atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di setiap wilayah penugasan di kecamatan.
Apa saja yang menjadi tugas TKSK?
Ada tiga tugas pokok yaitu sebagai koordinator, fasilitator dan administrator.
Apa saja kegiatan TKSK?
1. Mengembangkan patisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam rangka penyelenggaaraan kesejahteraan sosial (kesos).
2. Melakukan koordinasi dengan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) seperti organisasi sosial, yayasan, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan dan sebagainya.
3. Melakukan sinergi, integrasi dan sinkronisasi dengan Camat dan organisasi di bawahnya dalam rangka penyelenggaraan kesos.
4. Melakukan pemetaan sosial berupa pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan PSKS dan data serta informasi lain.
5. Melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesos yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, dinas/instasi sosial Provinsi,Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
6. Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri ataupun penugasan dari berbagai pihak.
Secara keseluruhan, apa saja yang menjadi tugas pokok TKSK?
Melakukan pendampingan dan pengontrolan terhadap PMKS, antara lain:
1. Anak Balita Terlantar (ABT).
2. Anak Terlantar (AT).
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan / diperlakukan salah (AKTK).
4. Anak Nakal (AN).
5. Anak Jalanan (AJ).
6. Anak Cacat (AC).
7. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
8. Wanita yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan / Diperlakukan Salah (WKTK).
9. Lanjut Usia Terlantar (LUT).
10. Lanjut Usia yang Menjadi Tindak Kekerasan / diperlakukan Salah (LUKTK).
11. Penyandang Cacat (PENCA).
12. Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis (PCBK).
13. Penyangdang HIV / AIDS.
14. Tuna Susila (TS).
15. Pengemis (PG).
16. Gelandangan (GL).
17. Bekas Narapidana (BNP).
18. Korban Penyalahgunaan Napza (KPN).
19. Pekerja Migran Bermasalah (PM).
20. Keluarga Fakir Miskin (KFM).
21. Keluarga Berumah Tak Layak Huni (KBTLH).
22. Keluarga yang Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP).
23. Keluarga Rentan.
24. Komunitas Adat Terpencil (KAT).
25. Korban Bencana Alam (KBA).
26. Korban Bencana Sosial (KBS).

 

Koordinator Kota Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks)

Koordinator Kota Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) adalah pendamping bansos pangan ditingkat kota yang bertugas untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bansos pangan di kab/kota setempat agar bansos pangan terlaksana dengan prinsip 8T (tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tepat kuantitas, tepat kualitas, tertib administrasi, tertib hukum dan transparansi).

Tugas korteks:

  1. Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi BNBA KPM penerima bansos pangan.
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan bansos pangan
  3. Mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi dan atau pembukaan rekening penerima kartu kombo.
  4. Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran bansos pangan
  5. Membuat laporan pelaksanaan bansos pangan kepada dinas sosial dan kementerian sosial
  6. Berkoordinasi dengan pihak dinas sosial dan unsur pekerja sosial lainnya untuk kelancaran penyaluran bansos pangan.

 

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Pendamping Sosial PKH merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang direkrut oleh Kementerian Sosial sebagai pasukan garis terdepan dalam memberantas kemiskinan.

Sebagai sosok pekerja sosial, peran Pendamping Sosial PKH sangat bermanfaat dalam membantu pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan. Sebagai Pendamping Sosial PKH tentunya kita harus siap menerima apa konsekuensi yang akan terjadi di lapangan.

Pendamping Sosial PKH bekerja secara purna waktu, dimana dituntut sewaktu-waktu harus siap mental dan fisik dalam menjalankan tugas dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.

Kegiatan pengembangan kepesertaan PKH di lapangan, seperti sosialisasi PKH, validasi, verifikasi, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS), pemutakhiran, hingga proses penyaluran bantuan kepada KPM membutuhkan peran serta secara langsung oleh Pendamping Sosial PKH untuk memperlancar kegiatan adaministrasi dan teknis dari Daerah ke Pusat.

PSKS

  • TKSK
  • Kortek
  • Pendamping PKH
  • Pendamping KUBE
  • Peksos Profesional
  • PSM
  • Tagana
  • Karang Taruna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *