Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Dasar dari UU ini adalah Pancasila, UUD Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disebutkan dalam penjelasan umum undang-undang ini: Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat.

Pada Bab I membahas Ketentuan Umum yang membicarakan mengenai pengertian kesejahteraan sosial, pelaku dan penyelenggaraannya, tenaganya, lembaganya, pekerja sosial profesional, relawan sosial, rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan, dan jaminan sosial, serta disebutkan juga mengenai pengertian warga negara, pemerintah pusat, daerah dan menteri yang sering dipakai dalam redaksi undang-undang ini.
Di Bab II mengenai Asas dan Tujuan dibahas asas kesejahteraan sosial yang 10, yang terdiri dari kesetiakawanan; keadilan; kemanfaatan; keterpaduan; kemitraan; keterbukaan; akuntabilitas; partisipasi; profesionalitas; dan keberlanjutan. Asas ini dijelaskan kembali dalam bagian penjelasan tambahan lembaran negara nomor 4967. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam undang-undang ini fokus pada taraf kesejahteraan, fungsi sosial (pengembangan dan peningkatan kualitas diri), ketahanan sosial, tanggung jawab sosial, kemampuan masyarakat dan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan yang terakhir ini, di Bab III dijelaskan lebih jauh mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab negara, tujuannya, kriteria masalah yang menjadi prioritas, dan jenisnya. Di bagian berikutnya, dijelaskan mengenai jenis penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disebut sebelumnya. Terdiri dari rehabilitasi sosial, jaminan sosial (termasuk asuransi), pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial termasuk bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan hukum.

Penanggulangan kemiskinan dibahas di bab tersendiri mulai dari pasal 19 hingga 23. Terdiri dari tanggung jawab penanggulangan masalah kemiskinan, tujuannya, dan bentuknya. Pada Bab V dijelaskan tentang tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh menteri. Kemudian hingga pasal 31 dibahas mengenai tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini dan bahwa keduanya harus melakukan koordinasi. Mulai pasal 32 dibahas mengenai sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber pendanaan. Dalam pasal 33 dijelaskan kembali sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial. Kesemuanya harus memiliki kualifikasi sebagaimana disebutkan di poin 2. Mereka yang memenuhi kualifikasi berhak mendapatkan apa yang terdapat dalam pasal 34, yakni pendidikan, pelatihan, promosi, tunjangan, dan/atau penghargaan. Sarana dan prasarana serta sumber pendanaan dibahas di pasal 35 dan 36.

Bab VII membahas mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Termasuk di sini organisasi profesi yang mulai dijelaskan dalam pasal 39. Ditambah dengan peran badan usaha di pasal 40, hingga lembaga koordinasi kesejahteraan sosial yang tugas dan pembentukannya dibahas di pasal 43 dan 44. Pasal 46 hingga 50 menjelaskan mengenai pendaftaran dan perizinan lembaga kesejahteraan sosial. Disebutkan bahwa lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftar ke kementerian dan menghindari pelanggaran seperti yang disebutkan dalam pasal 49. Dijelaskan pula mengenai kedudukan lembaga kesejahteraan sosial asing dalam pasal 48. Akreditasi sebagai sarana penilaian dan standardisasi lembaga disebutkan di pasal 51. Sementara sertifikasi yang berguna untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi lembaga dijelaskan di pasal 52. Bab X membahas mengenai pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Bab berikutnya adalah ketentuan penutup. Beberapa pasal yang membutuhkan penjelasan dibahas lebih lanjut dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.

Silahkan download UU Kesos

http://dinsos.metrokota.go.id/?wpdmpro=undang-undang-kesejahteraan-sosial

 

Print Friendly, PDF & Email