KODE ETIK PROFESI PEKERJAAN SOSIAL

PEMBUKAAN

Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial ini, selanjutnya disebut dengan “KODEPEKSOS”, adalah suatu pedoman perilaku bagi anggota Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI). Kodepeksos ini sekaligus merupakan landasan untuk memutuskan persoalan-persoalan etika manakala perilaku pekerja sosial dalam menyelenggarakan hubungan profesional dengan klien, rekan sejawat, lembaga tempat ia dipekerjakan, dan dengan masyarakat dinilai menyimpang dari standar perilaku etik.

Profesi pekerjaan sosial mendorong perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hal hubungan antar manusia, penguatan kelompok yang lemah, pembebasan mereka yang tertindas dan teraniaya, dan pelibatan mereka yang terpinggirkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi manusia demi peningkatan kesejahteraan sosial. Pendayagunaan teori-teori hubungan antar manusia dan sistem sosial profesi pekerjaan sosial memberikan bantuan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya.

Profesi pekerjaan sosial menempatkan kaidah-kaidah hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai landasan dan motivasi bagi tiap-tiap pekerja sosial untuk mengakui keunikan dan kesetaraan setiap orang dan oleh karenanya menghargai harkat dan martabat serta tanggung jawab sosial.

Dengan menerima dan menaati Kodepeksos ini, seorang pekerja sosial menyatakan komitmen pribadinya terhadap prinsip-prinsip umum profesi pekerjaan sosial di Indonesia dan di seluruh dunia; menegaskan kemauan dan semangat untuk bertindak dengan integritas profesional yang setinggi-tingginya; serta menyatakan kesediaannya untuk dinilai secara etis dalam seluruh perbuatan mereka sebagai pekerja sosial profesional, terutama dalam berbagai situasi yang mempunyai implikasi etis.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Yang dimaksud dengan :
a. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan tinggi dan pelatihan serta pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

b. Klien adalah orang perorang, keluarga, kelompok, organisasi dan masyarakat yang membutuhkan dan menerima jasa pelayanan pekerjaan sosial dari Pekerja Sosial Profesional.
c. Teman Sejawat adalah seseorang yang menjalankan praktek pekerjaan sosial sebagai Pekerja Sosial Profesional.
d. Teman Sejawat Asing adalah Pekerja Sosial Profesional yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek pekerjaan sosial di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
e. Dewan Pengawas Kode Etik Profesi adalah dewan yang dibentuk oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) yang berfungsi dan berwenang mengawasi pelaksanaan Kode Etik Pekerjaan Sosialdan berhak menerima serta memeriksa pengaduan atas pelanggaran Kode Etik Pekerjaan Sosial yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional.
f. Honorarium adalah pembayaran kepada Pekerja Sosial Profesional sebagai imbalan atas jasa pelayanan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian dengan kliennya.

BAB II
PERILAKU DAN INTEGRITAS PRIBADI

Pasal 2
Perilaku
(1) Pekerja Sosial Profesional wajib memelihara dan senantiasa meningkatkan standar perilaku pribadi selama menggunakan identitas dan bertindak dalam kapasitas sebagai Pekerja Sosial Profesional, yaitu:
a. Tidak melibatkan diri dalam tindak ketidakjujuran, kesombongan, kecurangan dan kekeliruan.
b. Membedakan secara tegas pernyataan-pernyataan dan tindakan-tindakan pribadinya dari pernyataan-pernyataan dan tindakan-tindakannya sebagai seorang profesional.
(2) Pekerja Sosial Profesional wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
(3) Pekerja Sosial Profesional tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 3
Integritas
(1) Pekerja Sosial Profesional dapat menolak untuk memberi pelayanan kepada klien dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

(2) Pekerja Sosial Profesional harus senantiasa bertindak dengan integritas profesional, yaitu:
a. Mewaspadai dan menolak pengaruh-pengaruh dan tekanan-tekanan yang membatasi kebebasan profesionalnya.
b. Tidak menggunakan hubungan profesional demi kepentingan pribadi.

BAB III
KOMPETENSI

Pasal 4
Kemampuan Profesional

Dalam menerima tanggung jawab dan pekerjaan, Pekerja Sosial Profesional harus mendasarinya dengan pemahaman bahwa ia mampu:
a. Memiliki kapasitas sesuai dengan Kompetensi Inti Pekerja Sosial yang ditetapkan oleh IPSPI
b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan profesionalnya
c. Meningkatkan terus-menerus kemampuan praktik dan pelaksanaan fungsi profesional.
d. Tidak menyalahgunakan kemampuan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, ataupunjabatan profesionalnya.

Pasal 5
Mutu dan Lingkup Pelayanan

Pekerja Sosial Profesional wajib memastikan mutu dan keluasan lingkup pelayanan dengan cara:
a. Menyelenggarakan proses pelayanan mulai dari kontak awal (intake) sampai dengan pengakhiran secara bertanggungjawab dan sesuai dengan kompetensinya.
b. Mencegah praktik pekerjaan sosial yang tidak manusiawi dan diskriminatif, baik terhadap perorangan maupun kelompok.

Pasal 6
Kegiatan Keilmuan dan Penelitian

Pekerja sosial profesional yang melakukan penelitian dan mengembangkan keilmuan, wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan-ketentuan ilmiah dengan:
a. Mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan akibatnya bagi kesejahteraan sosial.
b. Memastikan bahwa keikutsertaan subjek penelitian bersifat sukarela dan didasari persetujuan yang bersangkutan, tanpa menghukum atas penolakan mereka untuk berpartisipasi dan dengan mempertimbangkan hak pribadi serta martabat mereka.

c. Menjaga kerahasiaan informasi dari dan tentang subjek yang terlibat dalam penelitian.
d. Melindungi subjek penelitian dari gangguan fisik atau tekanan mental, bahaya atau kerugian sebagai akibat dari keikutertaan mereka dalam kegiatan penelitian.

BAB IV
HUBUNGAN DENGAN KLIEN
Pasal 7
Hubungan dengan Klien

(1) Pekerja Sosial Profesional harus mengakui, menghargai dan berusaha sebaik mungkin melindungi kepentingan klien dalam konteks pelayanan, yaitu :
a. Memberi pelayanan sesuai dengan kompetensi profesionalnya.
b. Memberi informasi yang akurat dan lengkap tentang keluasan lingkup, jenis dan sifat pelayanan.
c. Memberitahukan hak, kewajiban, kesempatan-kesempatan dan risiko yang melekat pada dan atau timbul dari hubungan pelayanan yang diberikan.
d. Meminta saran, nasehat, dan bimbingan dari rekan sejawat dan atau penyelia manakala diperlukan demi kepentingan klien.
e. Segera menarik diri dari konteks pelayanan manakala lingkungan dan suasana yang ada tidak lagi memungkinkan bagi pemberian pertimbangan yang seksama, penyampaian pelayanan yang sebaik-baiknya, dan pengurangan atau pencegahan dampak negatif yang mungkin muncul atau terjadi.
f. Memberitahu klien tentang pengakhiran konteks pelayanan, baik yang dilakukan melalui pengalihan, perujukan atau pemutusan pelayanan.

(2) Pekerja Sosial Profesional wajib mengakui, menghargai, berupaya mewujudkan dan melindungi hak-hak klien.Hak klien untuk menentukan nasib sendiri, yang meliputi:
a. Dalam menjalankan pekerjaannya, Pekerja Sosial Profesional harus selalu melindungi kepentingan-kepentingan dan hak-hak asasi klien.
b. Bila Pekerja Sosial Profesional melimpahkan/memberikan wewenang kepada orang lain untuk bertindak demi kepentingan klien, maka dia harus menjaga agar pelayanan itu tetap sesuai dengan kepentingan klien.
c. Pekerja Sosial Profesional tidak ikut campur dalam tindakan yang melanggar atau mengurangi hak-hak sipil atau hak-hak asasi klien.

(3) Pekerja Sosial Profesional menjaga kerahasiaan klien dalam konteks pelayanan, yang meliputi:
a. Memberitahu klien tentang hak-hak mereka terhadap kerahasiaan dalam konteks pelayanan, juga termasuk bila melibatkan pihak ketiga dalam pelayanan.
b. Memberitahukan klien tentang pentingnya kerahasiaan informasi dalam konteks pelayanan.
c. Memberitahukan catatan informasi atas permintaan klien, dan sejauh itu untuk kepentingan pelayanan.
d. Tidak membuka rahasia klien kepada pihak lain, kecuali atas perintah ketentuan hukum.
e. Tidak membuka rahasia klien kepada pihak lain tanpa mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan, sekalipun pertimbangan-pertimbangan profesional mengharuskannya.

Pasal 8
(1) Pekerja Sosial Profesional tidak dibenarkan memanfaatkan hubungan dengan klien untuk kepentingan pribadi.
(2) Pekerja Sosial Profesional tidak dibenarkan memberikan atau melibatkan diri dalam hubungan dan komitmen yang bertentangan dengan kepentingan klien.
(3) Pekerja Sosial Profesional tidak dibenarkan melakukan, menyetujui, membantu, bekerja sama atau ikut serta dalam konteks pelayanan yang diskriminatif atas dasar ras, status sosial ekonomi, etnis, budaya, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, agama, status perkawinan, pandangan politik, dan perbedaan kapasitas mental atau fisik serta terhadap orang dengan HIV/AIDS dan mantan narapidana.

Pasal 9
Imbalan Jasa

(1) Pekerja Sosial Profesional dapat menerima imbalan jasa dalam bentuk honorarium dari klien dan/atau lembaga pelayanan atas jasa pelayanan yang diberikannya kepada klien.
(2) Pekerja Sosial Profesional dalam menentukan besarnya honorarium wajib mempertimbangkan kemampuan klien dan tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
(3) Pekerja Sosial Profesional wajib memastikan bahwa terdapat biaya yang harus dibayarkan oleh klien atau pihak ketiga kepada lembaga atas pelayanan yang diterima, dengan ketentuan:
a. Menjelaskan sejak awal kepada klien atau pihak ketiga tentang biaya, sumber, dan cara pembayarannya serta apabila terjadi perubahan yang terjadi dari kesepakatan semula.
b. Memastikan biaya yang diajukan kepada klien bersifat adil, wajar dan sepadan dengan pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan tingkat kemampuan klien atau pihak ketiga.
c. Tidak dibenarkan memanipulasi biaya pelayanan kepada klien atau pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan rujukan.
d. Tidak mengakhiri pelayanan semata-mata karena klien atau pihak ketiga tidak mampu membayar ongkos biaya pelayanan; jika pengakhiran pelayanan tidak dapat dihindari maka harus dilaksanakan secara jelas, terbuka dan sesuai prinsip hubungan profesional dengan klien

BAB V
HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT

Pasal 10
Penghormatan, Penghargaan, Keterbukaan terhadap Teman Sejawat

(1) Hubungan antara teman sejawat Pekerja Sosial Profesional harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
(2) Pekerja Sosial Profesional menghargai, terbuka dan menghormati teman sejawat dalam hal :
a. Menjaga kerahasiaan yang disampaikan oleh teman sejawat dalam konteks pelayanan dan membuat kontrak pelayanan dengan pihak yang bermitra termasuk Kesepakatan dengan / antar profesi dan instansi
b. Bekerjasama dengan teman sejawat untuk meningkatkan kepentingan-kepentingan profesional.
c. Menciptakan dan memelihara kondisi-kondisi praktek sehingga agar mempermudah teman sejawat dalam melaksanakan etika dan kompetensi profesionalnya.
d. Menghormati pandangan dan menggunakan saluran yang tepat dalam memberi komentar tentang perbedaan pendapat.
e. Pekerja Sosial yang menggantikan dan atau yang digantikan harus mempertimbangkan kepentingan dan reputasi teman sejawat.
f. Mencari penengah jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan teman sejawat yang memerlukan pemecahan menurut pertimbangan profesional.
g. Sebagai penyelia untuk teman sejawat, pekerja sosial profesional wajib mengatur kondisi secara khusus agar relasi profesional dengan terhadap teman sejawat tetap terpelihara.
h. Melaksanakan penilaian kinerja secara objektif terhadap teman sejawat sesuai dengan kriteria yang berlakuterhadap teman sejawat.
i. Pekerja Sosial Profesional yang bertanggung jawab mengevaluasi kinerja pegawai, penyelia atau mahasiswa, harus menjelaskan hasilnya evaluasi secara terbuka kepada mereka.

Pasal 11
Rujukan terhadap Rekan Sejawat

Pekerja Sosial Profesional sesuai dengan keahliannya menerima klien teman sejawat dengan melayani klien yang dirujuk oleh teman sejawat, baik yang sifatnya darurat, sementara, atau berkelanjutan dengan penghargaan dan perlakuan yang sama seperti terhadap klien lainnya.

Pasal 12
Konflik dengan Teman Sejawat

(1) Pekerja Sosial Profesional tidak dibenarkan mengambil alih atau merebut klien dari teman sejawat.
(2) Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial harus diajukan kepada Dewan Pengawas Kode Etik untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.

BAB VI
HUBUNGAN TERHADAP TEMAN SEJAWAT ASING

Pasal 13
Hubungan Serasi dengan teman Sejawat Asing

Pekerja Sosial Profesional patut membangun kerjasama yang serasi dengan Pekerja Sosial Profesional Asing dalam memberikan pelayanan pekerjaan social kepada klien

Pasal 14
Kewajiban Pekerja Sosial Professional Asing

(1) Pekerja Sosial Profesional Asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia, tunduk kepada serta wajib menaati Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial ini.

(2) Pekerja Sosial Profesional Asing yang menjalankan profesinya di Indonesia, wajib menggunakan wadah atau berada dalam lembaga pelayanan pekerjaan sosial di Indonesia.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB TERHADAP PROFESI

Pasal 15
Tanggung Jawab terhadap Profesi

(1) Pekerja Sosial Profesional harus memelihara dan mengembangkan profesi pekerjaan sosial yang meliputi misi, nilai-nilai, etika, ilmu pengetahuan dan praktiknya, dengan:
a. Mempertahankan standar perilaku pribadi yang tinggi dalam kapasitasnya sebagai Pekerja Sosial Profesional.
b. Meningkatkan terus menerus kepakaran dan keahlian profesional sesuai tataran kompetensinya.
c. Mengembangkan, mengadvokasi, membela dan melindungi martabat serta integritas profesi.
d. Menjadi anggota organisasi resmi profesi pekerjaan sosial yang resmi.
e. Mengambil tindakan untuk mencegah, memperbaiki atau menghentikan praktik yang tidak bertanggung jawab dan yang tidak memenuhi prinsip, nilai serta standar profesi pekerjaan sosial.
f. Tidak melibatkan diri, melakukan, atau membiarkan situasi dan tindakan-tindakan yang dapat menganggu integritas profesi.

(2) Pekerja Sosial Profesional harus berperan aktif dalam mengidentifikasi, mengembangkan dan memanfaatkan profesi pekerjaan sosial dengan:
a. Memperkaya khasanah profesi pekerjaan sosial melalui penelitian ilmiah, penghimpunan pengalaman praktik, serta berbagi pengalaman dengan sejawat.
b. Mendasarkan prakteknya senantiasa pada prinsip dan standar profesi pekerjaan sosial secara terus menerus dengan mengikuti perkembangan, mengkaji secara kritis, menjaga, serta ikut mengembangkan ilmu pekerjaan/kesejahteraan sosial serta ilmu-ilmu lain yang terkait.

Pasal 16
Tanggung Jawab terhadap Lembaga Pelayanan

Pekerja Sosial harus senantiasa berperanserta aktif dalam meningkatkan kinerja pelayanan lembaga yang mempekerjakannya terhadap klien, baik melalui hubungan kerja yang kondusif maupun dalam bentuk pelayanan yang lebih bermutu, kepada klien dengan:
a. Mengupayakan perbaikan dan perubahan kebijakan, program, dan pelayanan lembaga yang tidak sesuai dengan prinsip dan standar profesi pekerjaan sosial.
b. Memperbaiki secara aktif kebijakan, program dan tatacara administrasi pelayanan demi meningkatkan pelayanan secara profesional.
c. Melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawab sebaik-baiknya dan secara akuntabel dalam bidang, jabatan dan kompetensinya.
d. Tidak menyalahgunakan identitas, jabatan, dan sumberdaya lembaga untuk kepentingan pribadi.
e. Mengupayakan perbaikan dan perubahan kebijakan yang diskriminatif terhadap karyawan.
f. Mengupayakan langkah-langkah penyelesaian konflik antara manajemen dan karyawan agar pelayanan terhadap klien tidak terganggu.

Pasal 17
Tanggung Jawab terhadap Masyarakat

Pekerja sosial profesional harus senantiasa berupaya untuk memperkuat profesi pekerjaan sosial sebagai pilar usaha kesejahteraan sosial dengan:
a. Mencegah dan mengurangi dominasi, eksploitasi dan diskriminasi terhadap setiap orang dan kelompok yang didasari atas oleh ras, etnisitas, jenis kelamin, usia, status perkawinan, keyakinan politik, agama atau keterbatasan fisik dan mental, serta terhadap orang dengan HIV/AIDS dan mantan narapidana.
b. Menjamin agar semua orang memiliki akses terhadap sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan yang mereka butuhkan.
c. Mengembangkan pilihan dan kesempatan bagi semua orang terutama bagi orang-orang dan kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau yang tertindas.
d. Menciptakan kondisi yang mendorong munculnya rasa hormat terhadap keanekaragaman budaya bangsa.
e. Memberikan pelayanan-pelayanan profesional yang tepat terutama dalam keadaan darurat.
f. Mendorong dan mengusahakan adanya perubahan-perubahan kebijakan dan perundang-undangan untuk meningkatkan kondisi-kondisi sosial dan untuk meningkatkan keadilan sosial.
g. Mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan dan lembaga-lembaga sosial.

BAB VIII
PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 18
Kewajiban dan Pengawasan

(1) Setiap Pekerja Sosial Profesional wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial ini.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Kode Etik.

BAB IX
PENGAWASAN, PELAKSANAAN KODE ETIK PROFESI

Bagian Pertama
DEWAN PENGAWAS KODE ETIK PROFESI

Pasal 19
Kewenangan Dewan Pengawas Kode Etik Profesi

(1) Dewan Pengawas Kode Etik Profesi berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional.
(2) Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dilakukan melalui dua tingkat, yaitu :
a. Dewan Pengurus Daerah (DPD) IPSPI
b. Dewan Pengawas Kode Etik Profesi
(3) Dewan Pengawas Kode Etik Profesimemeriksa pengaduan baik yang disampaikan melalui DPD IPSPI maupun yang langsung kepada Dewan Pengawas Kode Etik Profesi.
(4) Segala biaya yang dikeluarkan dapat dibebankan kepada :
a. Dewan Pengurus Daerah (DPD) IPSPI dimana teradu terdaftar sebagai anggota.
b. Dewan Pengurus Pusat (DPP) IPSPI
c. Pengadu dan/atau Teradu

Bagian Kedua
PENGADUAN

Pasal 20
Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Profesi

(1) Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu :
a. Klien
b. Teman Sejawat Pekerja Sosial Profesional
c. Pejabat Pemerintah
d. Anggota Masyarakat
e. Pengurus Pusat dan/atau Daerah Ikatan Pekerja Sosial Profesional dimana teradu menjadi anggota.
(2) Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pengawas Kode Etik Profesi dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan pelayanan pekerjaan sosial.
(3) Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial.

Bagian Ketiga
TATA CARA PENGADUAN

Pasal 21
Penerimaan Pengaduan

(1) Pengaduan terhadap Pekerja Sosial Profesional sebagai Teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Pengawas Kode Etik Profesi Daerah atau Dewan Pengawas Kode Etik Profesi Pusat dimana Teradu menjadi anggota.
(2) Bilamana di suatu daerahbelum ada Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Profesional, pengaduan disampaikan kepada Dewan Pengawas Kode Etik Profesi.
(3) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Pengurus IPSPI Daerah, maka Pengurus Daerah meneruskannya kepada Dewan Pengawas Kode Etik Profesi.
(4) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Pengurus Pusat/Dewan Pengawas Kode Etik Profesi Pusat, maka Dewan Pengawas Kode Etik Profesi langsung memeriksa pengaduan tersebut.

Bagian Keempat
PEMERIKSAAN OLEH
DEWAN PENGAWAS KODE ETIK PROFESI DAERAH

Pasal 22
Proses Pemeriksaan

(1) Dewan Pengawas Kode Etik Profesi setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai dengan surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus / tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan / copy surat pengaduan tersebut.
(2) Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Pengawas Kode Etik Profesi, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
(3) Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Pengawas Kode Etik Profesimenyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
(4) Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3), maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya sehingga Dewan Pengawas Kode Etik Profesi dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
(5) Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Pengawas Kode Etik Profesi dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan.
(6) Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 6 (enam) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
(7) Pengadu dan yang terpadu :
a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain.
b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
(8) Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak :
a. Dewan Pengawas Kode Etik Profesiakan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku
b. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Pengawas Kode Etik Profesi.
(9) Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir :
a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil secara patut pihak yang tidak hadir.
b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Pengawas Kode Etik Profesi Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.
c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu dan Dewan Pengawas Kode Etik Profesi berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Bagian Kelima
SIDANG DEWAN PENGAWAS KODE ETIK PROFESI DAERAH

Pasal 23
Majelis Sidang Pelanggar Kode Etik Profesi

(1) Dewan Pengawas Kode Etik Profesibersidang dengan majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.

(2) Majelis dapat terdiri dari Dewan Pengawas Kode Etik Profesi atau ditambah dengan Anggota Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) kompeten menjalankan profesi pekerjaan sosial serta mempunyai pengetahuan di bidang materi aduan dan menjiwai Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial.
(3) Majelis dipilih dalam rapat Dewan Pengawas Kode Etik Profesi yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Kode Etik Profesiatau jika berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang disepakati bersama.
(4) Setiap dilakukan persidangan, Majelis diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan pelanggaran kode etik profesi.
(5) Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Bagian Keenam
CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 24
Cara Pengambilan Keputusan

(1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti-bukti, dan keterangan saksi-saksi, maka Dewan Pengawas Kode Etik Profesi mengambil keputusan yang dapat berupa :
a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima
b. Menerima pengaduan dari pengadu dan memutus serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu.
(2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dengan merujuk pada pasal-pasal Kode Etik Profesi yang dilanggar.
(3) Dewan Pengawas Kode Etik Profesi mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
(4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan di dalam berkas perkara.
(5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, dan apabila ada yang berhalangan untuk menandatangani keputusan, harus disebut dalam keputusan tersebut.

Bagian Ketujuh
SANKSI

Pasal 25
Bentuk dan Pertimbangan

(1) Sanksi yang diberikan lewat keputusan dalam bentuk:
a. Peringatan keras
b. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu
c. Pemecatan dari keanggotaan IPSPI
(2) Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial dapat dikenakan sanksi :
a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat
b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar Kode Etik ProfesiPekerjaan Sosial dan/atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan
c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi pelanggaran Kode Etik Pekerjaan Sosial.
d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran Kode Etik Pekerjaan Sosial dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi pekerja sosial yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
(3) Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi pekerjaan sosial di luar maupun di dalam lembaga pelayanan.
(4) Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Dewan Pengawas Kode Etik Profesi Pusat untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Pekerja Sosial Profesional yang terkena sanksi.

Bagian Kedelapan
PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN

Pasal 26
Penyampaian Keputusan

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia diDaerah harus disampaikan kepada :
a. Anggota yang diadukan / teradu
b. Pengadu
c. Dewan Pengawas Kode Etik Profesi Pusat
d. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti

Bagian Kesembilan
PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING
OLEH DEWAN PENGAWAS KODE ETIK PROFESI PUSAT

Pasal 27
Permohonan Banding

(1) Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Pengawas Kode Etik Profesi Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Pengawas Kode Etik Profesi.
(2) Pengajuan permohonan banding serta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.
(3) Dewan Pengawas Kode Etik Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus / tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.
(4) Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.
(5) Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding, ia dianggap telah melepaskan haknya itu.
(6) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia Daerah kepada Dewan Pengawas Kode Etik Profesi.
(7) Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia Daerah.
(8) Dewan Pengawas Kode Etik Profesi memutus dengan susunan majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.
(9) Majelis dapat terdiri dari Dewan Pengawas Kode Etik Profesi atau ditambah dengan Anggota Majelis yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang pekerjaan sosial serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Pekerjaan Sosial.
(10) Majelis dipilih dalam rapat Dewan Pengawas Kode Etik Profesi yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Kode Etik Profesi Pusat atau jika berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang tertua.
(11) Dewan Pengawas Kode Etik Profesi memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.
(12) Dewan Pengawas Kode Etik Profesi secara preogasi dapat menerima permohonan pemeriksa langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Pengawas Kode Etik Profesi Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Pengawas Kode Etik Profesi Pusat.
(13) Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Pengawas Kode Etik Profesi Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Pengawas Kode Etik Profesi Pusat.

Bagian Kesepuluh
KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS KODE ETIK PROFESI PUSAT

Pasal 28
Keputusan Dewan Pengawas Kode Etik

(1) Dewan Pengawas Kode Etik Profesi dapat menguatkan, mengubah, atau membatalkan keputusan Dewan Pengawas Kode Etik Profesi Daerah dengan memutus sendiri.
(2) Keputusan Dewan Pengawas Kode Etik Profesi mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal, dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
(3) Keputusan Dewan Pengawas Kode Etik Profesi adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggung gugat dalam forum manapun, termasuk dalam Kongres.
(4) Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Pengawas Kode Etik Profesi harus disampaikan kepada:
a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding maupun terbanding
b. Pengadu baik selaku pembanding maupun terbanding
c. Pengurus Daerah
d. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia Daerah yang bersangkutan
e. Dewan Pengurus Pusat
f. Instansi-instansi yang dianggap perlu
(5) Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Pengawas Kode Etik Profesi atau Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia Daerah meminta kepada Pengurus Pusat untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

Bagian Kesebelas
KETENTUAN LAIN

Pasal 29
Ketentuan Lain

Dewan Pengawas Kode Etik Profesi berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Pengawas dalam Kode Etik Profesi ini dan/atau menentukan hal-hal yang belum diatur di dalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Pengurus Pusat Ikatan Pekerja Sosial Profesional agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota.

BAB X
KODE ETIK PROFESI& DEWAN PENGAWAS KODE ETIK PROFESI

Pasal 30
Kode Etik & Dewan Pengawas Kode Etik

Kode Etik Profesi ini adalah peraturan tentang Kode Etik Profesi dan ketentuan tentang Dewan Pengawas Kode Etik Profesi bagi mereka yang menjalankan profesi pekerjaan sosial, sebagai satu-satunya peraturan Kode Etik Profesi yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

BAB XI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 31
Aturan Peralihan

(1) Kode Etik Profesi ini dibuat oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia yang disahkan dan ditetapkan oleh Kongres I pada tanggal 19 Agustus 1998, disempurnakan oleh Kongres III pada tanggal 20 Februari 2010 dan direvisi pada Kongres IV pada tanggal 4 Juni 2016 di Yogyakarta yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi pekerjaan sosial di Indonesia tanpa terkecuali.
(2) Setiap Pekerja Sosial Profesional wajib menjadi anggota Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
(3) Apabila terdapat perkara-perkara pelanggaran Kode Etik Profesi yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 32
Pemberlakuan

Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KONGRES V IKATAN PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL INDONESIA
NITIPURAN – YOGYAKARTA, 2016

PENETAPAN KODE ETIK PROFESI PEKERJAAN SOSIAL INDONESIA

1. Mengingat Anggaran Dasar IPSPI Bab IV pasal 8, Bab VI pasal 11 (10); Bab VIII pasal 14 (2), Bab IX pasal 16 (1) e yang mengamanatkan suatu Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial.

2. Menetapkan Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial Indonesia, selanjutnya disebut sebagai KODEPEKSOS yang rumusannya terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari ketetapan ini, sebagai suatu pedoman bagi pekerja sosial profesional dalam menyelenggarakan praktik pekerjaan sosial.

3. Menetapkan Dewan Pengawas Kode Etik Profesi pada Dewan Pengurus Pusat IPSPI sebagai pihak yang wajib menyesuaikan rumusan sebagaimana diperlukan, kemudian menyebarluaskan, mengawasi dan memastikan kepatuhan anggota IPSPI terhadap KODE ETIK PEKSOS ini; serta bilamana terjadi dugaan pelanggaran serius maka dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan dan tata cara yang berlaku.

4. Menetapkan bahwa semua anggota IPSPI wajib berpegangan teguh dan menerapkan KODEPEKSOS, dan bahwa seluruh jajaran pengurus IPSPI wajib menyebarluaskan KODEPEKSOS tersebut kepada seluruh Pekerja Sosial di wilayah kerjanya masing-masing.