Perlindungan sosial dan pemenuhan hak dasar adalah hal yang wajib dan perlu dilaksanakan pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Meningkatnya kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu juga menjadi cerminan keberhasilan program kerja pemerintah.

Perlindungan sosial merupakan elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan publik, maka perlindungan sosial merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka.

Selain kebijakan publik yang bersifat formal, definisi perlindungan sosial juga mencakup praktek-praktek informal seperti arisan, sistem gotong royong dalam masyarakat, dukungan keluarga atau teman-teman serta skema-skema jaring pengaman sosial yang berbasis masyarakat.

Perlindungan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Metro kepada masyarakat sebagai berikut:
1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI).
2. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH).
3. Asistensi Sosial Lanjut Usia (Aslut).
4. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB).
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA).
6. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS).